PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA : STUDI VOTER TURNOUT MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI DALAM PILKADA 2017 DENGAN CALON TUNGGAL

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu kunci yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sebagian negara-negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya warga negara untuk memilih (voter turnout).Salah satu fenomena yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah sejak tahun 2015 yang lalu adalah munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan. Undang undang juga telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal tersebut. Kota Tebingtinggi di Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu dari Kabupaten/Kota yang memiliki pasangan dengan calon tunggal di Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 yang lalu. Berdasarkan data, partisipasi pemilih dalam pilkada Kota Tebing Tinggi dengan calon tunggal menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi, yaitu  sebesar 59.868 suara (55,8 %). Sedangkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memilih Walikota Incumbent 41.937 suara (70,04%), yang memilih kotak kosong sebesar 16.861 suara (28,16%) dan masyarakat yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 47.943 suara (44,46%). Alasan masyarakat yang memilih Walikota Incumbent antara lain popularitas calon yang tinggi, memiliki kinerja yang baik, adanya hubungan kekerabatan dan lainnya. Sedangkan yang memilih kotak kosong memiliki alasan tidak suka dengan calon Walikota, tidak diberi uang dan adanya ajakan dari etnis tertentu untuk memilih kotak kosong

PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2015

Kabupaten Nias Selatan salah satu daerah yang ikut dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah serentak tahun 201, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan calon yang ikut pemilihan tersebut adalah empat pasang. Salah satu peserta pemilihan adalah bupati petahana. Sebagai Bupati tentu mempunyai keunggulan, yaitu sedang menjalankan program pemerintahan. Salah satu program yang populer saat itu dijalankan petahana adalah pendidikan gratis sampai ke jenjang perguruan tinggi.  Hasil pemilihan menunjukkan calon petahana kalah dari pasangan calon lain dan mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2015. Penulis menggunakan teori perilaku memilih, yaitu: Pendekatan sosiologis dengan melihat ikatan kedaerahan pasangan calon dengan pemilih, dan pendekatan psikologis, meliputi identifikasi partai, isu-isu kampanye dan kualitas calon. Selain perilaku memilih, penelitian ini juga mencoba melihat politik uang kepada pemilih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis lebih dominan memengaruhi perilaku memilih dibandingkan faktor sosiologis. Namun, variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku memilih adalah Ikatan kedaerahan, yang merupakan bagian dari faktor sosiologis. Sedangkan pada faktor psikologis yang punya pengaruh terhadap perilaku memilih adalah kualitas calon dan isu kampanye. Sementara identifikasi partai tidak berpengaruh kepada perilaku memilih

Peran Elit dalam Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi

Berakhirnya rezim Orde Baru membuat berubahnya peta persaingan politik secara Nasional, Golkar yang sebelumnya merupakan partai dominan tidak lagi mampu berkuasa seperti sebelumnya, hal ini seiring dengan munculnya Partai—partai politik baru, dan banyaknya elit Partai Golkar yang berpindah. Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Golkar tetap menjadi Partai yang mendominasi, baik itu di pemilu legislatif yang maupun pemilihan kepala daerah, sejak era reformasi, elit golkar adalah penguasa di pemerintahan dan DPRD. Elit Formal dan elit informal adalah orang-orang yang mempunyai peran dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar ini, indikasi awal yang menunjukkan adanya peran elit ini adalah banyaknya elit (walinagari, KAN) yang dekat dengan Partai Golikar. Hal inilah yang dikaji melalui penelitian yang telah dilakukan untuk mencari bagaimana peran elit baik itu elit formal maupun elit informal dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Elit, peran Elit dan Teori Partai Dominan. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukan elit baik itu elit formal maupun elit informal memiliki peran tersendiri dalam pemilihan umum legislatif maupun pilkada, elit-elit ini melakukan mobilisasi, mempengaruhi massa, mempengaruhi elit lainnya, dan membentuk hubungan patronase dengan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Partai Golkar di kabupaten Tanah Datar terus bertahan sebagai partai dominan disaat secara nasional maupun di daerah lain partai golkar mengalami kemerosotan hegemoninya Kata Kunci : Elit, Partai Golkar, Dominas

Election Governance Drafting a Special Voter List of Elections in 2019 in Indragiri Hulu Regency

The preparation of the electoral register is a problem in every election. One of the problems that often arises in the form of the number of eligible voters but not registered in the list of permanent voters. This is evident in the large number of voters of resident identity card users who are registered in the special voter list. This research aims to analyze the problem of special voter list of the 2019 election in Indragiri Hulu Regency, Riau Province. In this study, researchers used an election governance perspective consisting of three stages, namely the stages of rule making, the implementation of rules, and the adjudication of rules. This research uses a qualitative approach with case study methods. The results showed that based on the perspective of election governance, the contributing factor to the large number of special voter lists for the 2019 election in Indragiri Hulu regency was at three stages of election governance. At the rule-making stage, in the form of implications of several policies taken by actors involved in the drafting of the rules. At the stage of implementation of the rules, in the form of the implementation of voter list preparation activities in Indragiri Hulu Regency which is not good. While the stage of adjudication rules in the form of non-accommodating recommendations of the Indragiri Hulu District Election Supervisory Agency related to special voters. There are two factors that are at the root of the problem of the large number of special voters. The root of the problem related to special voters who have not been registered on the Permanent Voter List, due to the non-implementation of matching and re-research of voters at the stage of updating the voter list. While the root of the problem related to special voters who have been registered on the permanent voter list, due to the difference in the maximum number of voters per polling place in elections and elections, so it must be re-mapping polling stations

Buku Panduan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2005/2006

208 hal.;21 c

Good Governance and Clean Government

vi.176 hal.;21 c

ELIT TAREKAT DALAM PUSARAN KONTESTASI PILKADA : DUKUNGAN POLITIK TUANKU TAREKAT SYATHARIYAH TERHADAP KANDIDAT PADA PILKADA SUMBAR TAHUN 2010

This paper elaborates on political support “tuanku” (tarekat / sufi order elite in the context of Shathariyah in Minangkabau) against a candidate in the 2010 West Sumatra province governor elections, with a locus in Padang Pariaman. These studies have been selected because the dualism phenomenon of political supports Tuanku Shathariyah to the candidate. On the one hand, Tuanku Syathariyah, who declared themselves as “alim ulama” around the Padang Pariaman district, under the command of Buya Zubir Tuanku Kuniang and Azwar Tuanku Sidi “agreed” to support the candidate Irwan Prayitno-Muslim Kasim (Irwan-MK). Meanwhile, another group under the coordination of Ismet Ismael Tuanku Mudo and Darwinis Zen Tuanku Sutan Majolelo, declare themselves as “representation” of the Tuanku and Syathariyah community in the West Sumatra, determined to win a pair of candidates Endang Irzal and Asrul Syukur. This paper aims to identify the dualism of political support Tuanku Tarekat Shathariyah against candidates on West Sumatra Governor election in 2010. It also identifies and analyzes the causes of political support dualism. This paper is the result of field research, with qualitative paradigm and research approach. Data were collected through literature study technique, in-depth interview, and observation. Data were analyzed using descriptive and qualitative analysis strategy model. Validity of data measured from the level of “reliability” (trustworthiness), and “authenticity”, both of which will be measured from the standard trust (credibility). In addition, data triangulations have been done. The study showed that in real terms there has been a dualism of Tuanku Tarekat Syathariyah political support against election candidates in the 2010 West Sumatera election. In general, this was due to weak internal coordination among the Tuanku Tarekat Shathariyah. The study also found that the consideration for the Tuanku Tarekat Syathariyah in providing support to candidates in the election are: emotional relationship with the candidate, regional sentiment, hopes candidates will pay attention to the interests of tarekat Syathariah, the quality of the candidate, and personal interests in the form of material. Keywords: Political support, Tarekat / Sufi order, local election, Tuanku, Shathariyah Sub Theme: Religion, Civil Society and State

Good Governance And Clean Government

x.153 hal.;ill.;23 c